Twitterland, 19.10 - 16 Jun 12
Salah satu hal yg menarik ketika berdiskusi dgn Antasari Azhar adalah tentang cita2 beliau mnjdi menteri Pendayagunaan aparatur negara.
Menurut Antasari Azhar (AA), posisi MenPAN sangat strategis dlm pemberantasan korupsi dan perwujudan pelayanan publik yg memuasakan. Disamping penegakan hukum yg tegas, keras dan adil, penataan ulang (reformasi) birokrasi adalah syarat mutlak utk capai kesejahteraan rakyat.
Pejabat yg paling berwenang dan bertanggungjawab thdp reformasi birokrasi dan pelayanan publik yg berkualitas adlh MenPAN. Sayangnya, menurut AA, MenPAN RI tdk ada yg berkualitas. Tak mampu empowerment kementeriannya dan hny jd pelengkap penderita.
Bahkan MenPAN RI malah sering menjadi sumber masalah dan pendorong maraknya korupsi di Indonesia seperti yg kita saksikan skrg.
- KemenPAN saat ini malah jadi sumber masalah, perannya mengecil dan gagal total jd motor penggerak pembangunan dan kesejahteraan.
- KemenPAN RI saat ini tak lebih dari kementerian2 lain yg hny habiskan anggaran negara yg berasal dari pajak yg dibayar rakyat.
Padahal salah satu sumber utama korupsi dan hancurnya kualitas pelayanan publik adalah mental, moral dan kualitas PNS yg rendah. Suap menyuap dan korupsi merupakan tradisi dan sdh jadi nafas mayoritas PNS kita. Mereka tak bisa hidup tanpa korupsi dan suap. Mau jadi PNS harus suap. Mau naik pangkat, suap. Mau mutasi, suap. Mau posisi strategis, suap. Mau sekolah dinas, suap. Semuanya suap.
Selain suap menyuap di lingkungan internal birokrasi, suap juga terjadi dari publik ke oknum birokrat. Tak ada suap = tak ada pelayanan.
Mau menang tender, suap. Mau urus segala macam surat dan izin, suap. Mau dilayani, suap. Mau jd rekanan, suap. Semua suap. Tak ada suap = pelayanan makin buruk atau tidak dilayani sama sekali. Suap jadi password jika berusan dgn birokrasi. Bahkan jika tak ada suap, jangan harapkan dapat keadilan di kantor polisi, kejaksaan, pengadilan bahkan KPK!
Republik Indonesia = Negara Suap Menyuap.
Pengalaman antasari sbg jaksa dan ketua KPK memberikannya pemahaman luas dan dalam bgmn suap telah menghancurkan Indonesia. Itulah sebabnya mengapa ketika ditanya apa cita2nya, Antasari dgn tegas menyatakan: saya ingin jadi MenPAN dan Reformasi Birokrasi.
Jawaban itu tentu saja membuat kaget yg bertanya dan termasuk juga saya! AA tdk ingin jd Jagung atau Menhukham. Tdk jg jd presiden/wapres.
Suap sdh mendarah daging. Dari bawah ke atas, dari hulu ke hilir, muka belakang, kayak lingkaran setan yg tak berujung dan berpangkal. Sebab itu menarik sekali berdiskusi dgn antasari azhar selama 4 jam. Dia ceritakan bgmn visinya dlm membenahi dan bangun birokasi.
Antasari Azhar melihat ada 3 faktor utama penunjang pemberantasan korupsi.
1) penegakan hukum
2) sistem birokrasi
3) kesejahteraan rakyat
Ketiga faktor tadi harus ada sekaligus dalam menekan praktek korupsi. Kita sdh sering bahas ttg penegakan hukum. Tapi jarang ttg birokrasi.
Skrg kita bahas birokrasi kita.
Pertama: Mulai dari mekanisme penerimaan PNS, sistem penggajian, pembinaan karir dan pensiun.
Mekanisme penerimaan PNS kita sebagian sdh mulai baik. Tapi 90% masih KKN. Selama penerimaannya penuh KKN, ga akan bisa korupsi ditekan.
Kedua: sistem penggajian. Gaji PNS di Republik Indonesia adalah sistem yg paling kacau sedunia. Ga ada yg lbh buruk dibandingkan RI. Lihat saja, bgmn PNS gol III di depkeu misalnya, bisa lebih tinggi gajinya drpd eselon II bahkan I di dept lain? Gila bin aneh hehe
Mau yg lebih gila lagi? hakim yg statusnya pejabat negara, dokter yg profesinya plng mulia, Polisi yg risiko & bahaya, gajinya lbh rendah. Itu kalau bicara perbandingan antar kementerian/lembaga atau profesi di lingkungan birokrasi.
Skrg kita lihat struktur APBN kita. Yang lebih parah lagi, sudah uang pajak kita yg digunakan utk menggaji PNS, eh PNS2 itu malah masih peras dan minta suap dari kita.
Dalam APBN 2012, belanja pegawai 215 T atau 23% dari total belanja pemerintah. Sisanya utk subsidi, belanja modal, bunga utang dst..
Seharusnya, ketika uang pajak kita telah digunakan utk bayar gaji PNS/Birokrat, maka status/posisi kita haruslah dilayani seperti bos!
Bgmn bs masuk akal sehat kita sbg rakyat jika uang pajak kita/rakyat sebagian besar dihabiskan utk gaji PNS. Anggaran pembangunan minim.
Seharusnya PNS2 itu memandang setiap rakyat adalah majikan yg harus mereka layani sepenuh hati secara total jiwa dan raga.
Sekarang kita lihat suap di peradilan kita. Apakah ada rakyat indonesia yg bisa menang di pengadilan tanpa suap? Siapa yg pernah alami?
Sekali lagi, apakah ada teman2 yg pernah memperoleh keadilan di pengadilan: PN, PT, MA tanpa berikan suap kpd Hakim??? Bahkan Hakim2 dan jaksa2 itu kita saksikan bgmn "menjauh", lari dari keadilan, ketika rakyat kecil minta bantuan mereka di pengadilan...
Itu sebabnya jika 3 butir buah cokelat, selusin piring, sepasang sendal, sebatang kayu, setandan pisang, bisa = vonis penjara tahunan !
Itulah sebabnya korupsi 100 Milyar, membunuh, menganiaya, memperkosa, membobol bank, menipu dst, bisa hanya = vonis bulan di pengadilan
Bung Hatta ramalkan puluhan tahun yg lalu: Suap/korupsi akan jadi tradisi bangsa indonesia. Bukan RI yg seperti ini yg beliau cita2kan.
Kembali ke antasari azhar. Beliau tegaskan jika setelah jadi ketua KPK dan dia bisa ditunjuk jadi MenPAN, dia sdh bertekad bulat. AA bersumpah hny dalam waktu 3-4 tahun, dia akan kikis habis tradisi suap di birokrasi. Dia akan jdkan KemenPAN RI berwibawa dan disegani.
Janji AA utk jadikan KemenPAN sbg pilar pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi sangat mungkin terwujud. KPK sbg contoh. AA hny dalam 2 tahun telah menjadikan KPK sbg lembaga hukum yg ditakuti, disegani dan berwibawa. Korupsi di RI turun drastis !!!
Keberhasilan KPK pimp AA berantas korupsi menyebabkan RI dipuji2 di seluruh dunia. Tak terhingga banyaknya penghargaan dunia. Bahkan SBY pun menjadikan keberhasilan KPK sebagai "keberhasilan pemerintahannya" dan menjadikannya komoditi politik pd pemilu/pilpres 2009.
KPK bisa dijadikan AA sbg lembaga yg sukses berantas korupsi. Sampai2 setiap dengar nama KPK, dijamin: gemetarrrr tuh barang ...hehe
Sekarang kita lihat apa kinerja MenPAN kita. Mula dari taufiq efendi, EE mangindaan sampai Azwar abubakar. Nol? 1? 2? Minus? Tak jelas?
Begitulah sekilas hasil diskusi sy ttg peranan birokrasi didalam pemberantasan korupsi.
Oh ya, skrg ini Indonesia juga punya satu lembaga yg berfungsi menerima keluhan/komplain thdp pelayanan birokasi. Namanya @OmbudsmanRI di Twitter.
Jika ada diantara kita yg diminta suap atau dilayani tidak sebagaimana mestinya oleh PNS/birokrasi, lapor aja ke KPK_RI atau @OmbudsmanRI
Memang @OmbudsmanRI itu tidak seberwibawa di pilipina atau AS. Di RI, lembaga @OmbudsmanRI tdk punya kewenangan menindak PNS yg nakal.
Tp yakinlah @OmbudsmanRI bisa bikin PNS yg nakal, malas, brengsek, jahat dst..akan menyesal seumur hidup jk sdh dilaporkan ke @OmbudsmanRI
makin susah makin mahal hehe “@andri_munajat: Birokrasi kita kan menganut faham ''kalo bisa dibikin susah, untuk apa dibikin gampang''
Sekian... Wassalam
Tidak ada komentar:
Posting Komentar