PERSETERUAN 2 MENTERI RI Terkait Penerapan Bea Keluar/Pajak Ekspor

 

Saya baru mendapat info dari istana terkait penundaan bea keluar/pajak ekspor batubara dan bahan mineral. Ada perseteruan/perbedaan pendapat yg tajam antara Menko Ekonomi Hatta Rajasa dgn Gita Wirjawan. Perbedaan ini terkait dengan pengenaan/penerapan bea keluar atau pajak ekspor batubara dan mineral RI.

Semula Hatta Rajasa dan Gita Wirjawan sepakat untuk mengenakan pajak ekspor 25% sd 100% utk bahan mentah batubara & mineral. Bahkan ketentuan dan peraturan ttg penerapan pajak ekspor tsb sudah disusun dan rencana pelaksanaannya sdh diumumkan Gita di media. Namun ternyata, entah apa sebabnya, menteri perdagangan Gita Wiryawan tiba2 ngotot utk menunda pemberlakuan pajak keluar/ekspor itu. Menko Ekonomi Hatta Rajasa kaget dan mempertanyakan pembatalan pemberlakuan pajak ekspor itu.

Pajak atau bea keluar ini sangat penting. Disamping u/ peningkatan penerimaan negara, pemberlakuan pajak ekspor batubara & mineral mentah dpt memacu pertumbuhan ekonomi jk panjang.

Dgn adanya pajak/bea keluar ini, perusahaan2 pertambangan akan lebih terpacu utk mengolah bahan baku menjadi bahan jadi/produk. Pabrik2 akan banyak berdiri, tenaga kerja akan terserap, pajak2 lain akan meningkat, multiplier effect ekomominya banyak.

Juga dapat menjadi "pintu masuk" penataan kembali izin2/konsesi2 tambang yg selama puluhan tahun amburadul. Sebab itu Hatta ngotot. Namun Gita Wirjawan tetap ngotot utk menunda dgn alasan khawatir mengganggu pertumbuhan ekspor yg tahun ini memang lagi anjlok.

Penerapan bea keluar saat ini dikhawatirkan akan menyebabkan target ekspor RI tdk tercapai. Kinerja Gita sbg menteri terancam. Ancaman kinerja yg jelek akan membahayakan posisi Gita baik sbg menteri perdagangan ataupun sbg calon presiden 2014 yad.

Sedangkan penundaan pemberlakuan bea keluar/pajak ekspor batubara/mineral akan sangat merugikan ekonomi RI u/ jangka menengah/panjang.

Akibat perbedaan pendapat ini, belum dapat dipastikan bgmn kebijakan pemerintah terhadap pemberlakuan bea keluar batubara.

Seharusnya SBY sbg presiden dapat segera ambil keputusan. Bgmn pun juga kepentingan pribadi/politis seorang menteri/capres sekalipun. Bgmn pun kepentingan negara adalah di atas segala2nya. Jgn sampai kepentingan pribadi menjadi prioritas dan kalahkan kepentingan negara.

Kita lihat sikap SBY terhadap masalah ini. Apakah cepat ambil keputusan atau dibiarkan menggantung bertahun2 seperti kebiasaannya.


Tanggapan:

“@Davranss182: Pesanan neolib RT 5. menteri perdagangan Gita Wiryawan tiba2 ngotot utk menunda pemberlakuan pajak keluar/expor itu”

“@mujab_nur: Bung @TrioMacan2000 ada informasi kapan sistem kerja Kontrak di hapus??”
”revisi dulu UU nya

”kalau terus menerus RI mengalah dengan tekanan importir bahan baku LN, kapan RI akan maju? Jadi bangsa budak. Ini agenda neolib @daffiyunus

“@WeteKyu: Om Can.. poin 17, kayakny semua orang sama saja. lebih mendahulukan hak drpada kewajiban”
”kalau gitu ga layak jd pemimpin

“@RakyatMiskinID: Waduh kalo ketauan gini malah citra GW jaadi buruk om can
”terlalu neolib dan egois

“@Supangat10: Gita W. .skrg keliatan aslinya. .neolib jga. .lol.
”dia kan alumnus harvard hehe

“@weningquinsha: @TrioMacan2000 segitunya capres GW ngorbanin kepentingan Negara demi Pribadi?spt ini capres ǩî†å nanti??