Kasus Pajak Bakrie Group

Twitterland, 11 Apr 2012  

Kasus Pajak Bakrie Grup, beda perspektif dan analisa hukumnya. Kasus Pengemplangan Pajak Bakrie Grup ini saya tdk melihat itikad baik ARB. Padahal sudah terebukti & Gayus divonis 6 tahun penjara karena terima suap USD 9 juta, termasuk USD 3.5 juta dari Bakri Grup utk kemplang pajak. Saya ga nuduh ARB yg perintahkan suap ke gayus, tp sy ga melihat ada itikad baik ARB tuntaskan kasus suap utk gelap pajak ini.

Sampai sekarang publik tidak tahu bagaimana progres Kasus Pengemplangan Pajak Gayus, khususnya dari sisi si penyuap Gayus. Publik juga tidak tahu, berapa besar Pajak Negara yg dikemplang oleh para penyuap Gayus tsb. Termasuk dari 3 perusahaan Bakrie Grup.

Bagi Negara dan Rakyat, penerimaan pajak adalah masalah hidup matinya Negara dan rakyat. Jika ada yg kemplang pajak sama dengan pengkhianat. Di seluruh Negara di Dunia, kecuali di Indoneisa, pengemplang pajak selalu dapat hukuman luar biasa berat: Mati atau ratusan tahun penjara.

Jika Kasus Pajak Bakrie Grup diungkap ke publik dan publik sadar, maka tak ada sedikitpun legitimasi moral ARB bisa jd capres.

Bagi saya kesalahan ARB/Bakrie Grup yg tak punya itikad baik selesaikan kasus penggelapan pajaknya jauh lebih berbahaya dan langgar hukum. Oleh sebab itu, bagaimana mungkin seorang yg perushaan2nya kemplang pajak dengan menyuap petugas pajak seperti Gayus bisa jadi Capres ..itu gila!

Di luar kasus penggelapan pajaknya dan penyuapan Gayus, ARB jg dinilai sangat banyak merugikan negara dgn konsesi2 tambangnya yg luar biasa. Dari Tambang Batubara saja, ARB memiliki 3 milyar ton cadangan batubara dari 18 milyar ton total cadangan batubara yg ada di Indonesia. Belum lagi kepemilikan saham ARB pada tambang2 lain seprti Newmont, dimana 10% saham tambang emas terbesar itu 75% nya adalah milik Bakrie Grup.

Dalam Kasus Divestasi Newmont, nyata sekali usaha Menkeu Agus Marto utk dapatkan 10% saham Newmont agar dikelola BUMN dikalahkan Ical. Menkeu Agus Marto sempat mau mundur dari jabatannya karena merasa tidak diback up SBY ketika berhadapan dengan Bakrie Grup dlm kasus Newmont.

Dalam Kasus Newmont, Negara dikalahkan oleh Bakrie Grup. 10% saham tambang emas terbesar harus dijual ke Pemprov NTB dimana ical 75% nya. Pemprov NTB mendapatkan 10% Saham PT Newmont. Dari 10% saham itu 75% adalah saham Bakrie Grup. Karena pemprov NTB tak punya uang beli 10% Saham Newmont yg bernilai triliunan itu maka Bakrie bawa Pemprov NTB utang ke Credit Suisse Spore. Sbg jaminan utang Pemprov NTB ke Credit Suisse Spore, saham Pemprov di Newmont digadaikan dan dividen PT. Newmont dipakai utk bayar utang. Itu sebabnya dlm beberapa tahun, Pemprov NTB tak akan nikmati dividen PT Newmont yg labanya 9 triliun per tahun.

Dengan kepmilikan saham di Tambang Emas Newmont, Batubara yg 3 milyar ton, Perkebunan, Migas, Property, Telekomonukasi dll, ARB org terkaya.

Saya selalu sebutkan ARB sbg org terkaya di dunia. Kepemilikan konsensi batubaranya yg 3 milyar ton saja sdh setara dgn USD 270 milyar bruto. Jika harga produksi batubara USD 37/ton, royalti 6% dan pajak 25% maka total kekayaan Bakrie dari batubara saja mencapai USD 90 milyar.

Ketika ditanya tentang kepemilikan konsesi2 tambang yg luar biasa oleh ARB, jawaban ARB adalah: lebih baik dimiliki WNI dibandingkan asing. ARB dulu pernah kuasai 10% saham Freeport melalui PT. Indocopper ketika FI wajib divestasi ..via bantuan Ginanjar. Tapi setahun setelah mendapatkan divestasi 10% Saham FI itu, Bakrie Grup jual ke pihak lain dgn harga berkali2 lipat hehe...

Itu sebabnya ARB sangat tidak disukai alias dibenci oleh sebagian besar konglomerat tionghoa. Mereka akan cari jalan ARB gagal. Salah satu cara agar ARB dapat digagalkan jadi Presiden adalah dengan gunakan CSIS dan kerjasama dgn JK.

Bagi konglomerat hitam tionghoa, ARB adalah ancaman serius bagi hegemoni dan dominasi kerajaan bisnis konglomerat tionghoa. Itu sebabnya tiba2 CSIS bisa buat laporan survey yg simpulkan bhwa Golkar akan menang 2014 tapi dgn syarat JK sebagai Capresnya hehe...

Harusnya tambang2 batubara/mineral lainnya harus dikuasai negara. Tdk seperti sekarang dikuasai konglomerat2. Bagian negara sangat sedikit. Padahal batubara dan mineral lainnya tidak sesulit migas dalam ekplorasi dan ekpolitasi. Tp kok negara hanya dapat 31%? Gila dan aneh! Ditambah lagi, para kontarktor konsesi tambang batubara itu banyak yg gelapkan pajak dgn tranfer pricing, mark up biaya dan palsukan produksi.